Kami sudah terlalu lama diam. Tapi hari ini, kami harus bersuara. Sudah cukup kami jadi korban dari masalah yang tidak kami buat, tapi harus kami tanggung, Stadion Mandala Krida yang jadi barang bukti kasus korupsi, dan tak bisa digunakan untuk Liga 1.

Siapa yang salah? Kami tidak peduli lagi saling tunjuk-menunjuk. Yang jelas, kami sebagai suporter, warga, dan atas nama PSIM adalah pihak yang paling dirugikan.

Stadion yang Dibangun Uang Rakyat, Tapi Tak Bisa Dipakai Rakyat

Mandala Krida dibangun dengan dana rakyat. Renovasinya, meski kini penuh masalah, juga memakai uang negara. Tapi setelah proses hukum menyeretnya jadi barang bukti oleh KPK, stadion ini tak bisa disentuh, tak bisa direnovasi, tak bisa dipasangi lampu, bahkan tak bisa dipakai tim kebanggaan kami sendiri.

PSIM sekarang promosi ke Liga 1, tapi stadionnya justru dilarang digunakan karena alasan hukum yang tak kunjung selesai. Apa artinya ini semua? Apakah rakyat cuma dipakai untuk bayar pajak, tapi tidak boleh menikmati hasilnya?

KPK dan Pemda DIY Saling Diam, Kami yang Menderita

KPK menyita stadion karena kasus korupsi. Baik. Kami tidak mendukung korupsi. Tapi yang kami tidak bisa terima adalah kenapa setelah bertahun-tahun, status barang bukti belum dicabut juga?

Terdakwa utama sebagian sudah divonis. Persidangan berjalan. Tapi stadion tetap disita. Sementara itu, Pemda DIY juga tidak berani mengambil sikap tegas. Katanya sudah menyurati KPK, tapi mana buktinya ke publik? Kenapa tidak ada komunikasi yang transparan kepada kami sebagai rakyat pemilik stadion?

Kalau memang bisa dipakai sementara, kenapa tidak diajukan solusi teknis seperti lampu portable? Kenapa tidak ada satu pun pejabat yang berani bertanggung jawab dan bilang, “Ini yang akan kami lakukan agar stadion bisa dipakai lagi”?

Yang ada hanya saling lempar tangan. KPK diam. Pemda pasif. PSIM bingung. Suporter kecewa.

Kami Tidak Butuh Stadion Baru, Kami Butuh Mandala Krida Kembali

Kami tidak menuntut stadion megah. Kami hanya ingin stadion kebanggaan kami bisa digunakan. Jangan jadikan hukum sebagai tameng untuk melumpuhkan fungsi stadion.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Kami tak bisa lagi hanya diam menyaksikan pemerintah daerah dan penegak hukum membiarkan PSIM tanpa kandang, hanya karena status stadion yang dibiarkan mengambang. Jangan lupa, PSIM bukan sekadar klub. Ia adalah identitas kota ini. Suporter juga bukan cuma penonton, kami adalah bagian dari denyut kota Yogyakarta.

Kami menuntut pertanggungjawaban:

Pemda DIY: sebagai pemilik stadion, yang terlalu takut ambil sikap, terlalu lambat bertindak.
KPK: sebagai pemegang barang bukti, yang tidak memberi kejelasan final.

Kami Ingin Tindakan Nyata, Bukan Alasan

Kami tidak minta keajaiban. Kami minta akal sehat. Kalau stadion tidak bisa direnovasi, ya cari cara lain. Kalau tidak bisa pasang lampu permanen, ya pakai yang portable. Kalau stadion bisa digunakan terbatas, ya urus izin terbatasnya.

Tapi jangan lagi semua pihak bungkam, lalu menyuruh PSIM main di luar kota, seolah-olah ini semua hal normal. Ini tidak normal. Ini tidak adil. Ini penghinaan terhadap suporter dan warga DIY.

Mandala Krida Bukan Milik Koruptor, Tapi Milik Rakyat

Hari ini kami katakan, Mandala Krida bukan milik terdakwa. Bukan milik KPK. Bukan milik Pemda. Mandala Krida milik rakyat. Dan selama stadion itu tidak bisa kami gunakan, maka kami tidak akan diam.

Kami akan bersuara. Kami akan bergerak. Kami akan menuntut hak kami untuk mendukung tim kebanggaan kami di rumah kami sendiri. Cukup sudah PSIM jadi tim tanpa rumah karena kelambanan dan ketakutan para pemegang kuasa.

Penulis : Mufqi Rafif

Visual : Ahmad Roshwan Fikri

COMMENTS